WUJUDKAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB), DISDIK KEMBALI ADAKAN PELATIHAN PK-GURU

MADIUN-Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan Sistem PK Guru yang merupakan sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya.

Penilaian kinerja guru yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu program pendidikan, pengajaran ataupun pelatihan tersebut telah dikuasai pesertaanya atau belum maka Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2019 memfasilitasi dengan penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan Pelatihan Penilaian Kinerja Guru (PK-Guru), yang dilaksanakan selama tiga hari, yaitu Selasa-Kamis, (19-21 Februari 2019) pukul 07.15 s/d 16.00 WIB di Ruang Pertemuan “I-CLUB” Jl. Bali No. 17 Madiun.

Pelatihan Penilaian Kinerja Guru (PK-Guru) diikuti oleh guru SD dan SMP sebanyak 50 orang guru PNS. Adapun narasumber pada pelatihan ini adalah Drs. Heri Wasana, Dra. Rr. Dewi Susilowati, Dr. Umi Dayati, M. Pd., Pengawas SD, Pengawas SMP.

BERIKAN PENINGKATAN PENGELOLAAN PERUSTAKAAN SD/SMP NEGERI-SWASTA SE-KOTA MADIUN: DISDIK ADAKAN WORKSHOP

MADIUN – Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Madiun mengadakan workshop bertuliskan tema “Dengan workshop peningkatan pengelolaan perpustakaan SD dan SMP negeri-swasta se-kota Madiun tahun 2019 diharapkan terwujudnya perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar, inspirasi dan terciptanya karya inspirasi yang kreatif dan inovatif.”

Acara ini dilaksanakan pada hari Senin, (18/2) pukul 07.30 s/d 16.00 WIB selama tiga hari di Gedung  Pusdikbang SDM Perhutani Madiun. Diikuti oleh pengelola perpustakaan sekolah sebanyak 93 orang yang terdiri dari pengelola perpustakaan SD berjumlah 71 orang dan pengelola perpustakaan SMP sejumlah 22 orang.

Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan otomasi perpustakaan, meningkatkan kreatifitas dan inovasi pengelola perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan budaya baca anak didik, meningkatkan pengelolaan perpustakaan sekolah sesuai standar nasional, meningkatkan pelayanan kepada warga  sekolah utamanya anak didik dalam mengakses perpustakaan sekolah, serta meningkatkan kualitas pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja secara professional.

PELAKSANAAN UJI COBA USBN, USBN PENDIDIKAN AGAMA, USBN DAN UN SD DAN SMP OLEH DISDIK

MADIUN – Meningkatkan mutu/kualitas pembelajaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun, perlu diadakan kompetensi lulusan peserta didik secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada SMP/MTs, SD/MI guna meningkatkan mutu siswa dengan persentase kelulusan di tingkat kota mencapai 100%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Program Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Madiun mengadakan kegiatan pelaksanaan penyusunan soal uji coba USBN SD/SMP dan USBN SD memakai Kurikulum K-13 dan KTSP (Kurikulum 2006) yang dilaksanakan selama tiga hari dimulai tanggal (14/2) tahun 2019 bertempat di Hotel Rejeki Sarangan.

Adapun sasaran program ini adalah guna meningkatkan kualitas lulusan melalui peningkatan SDM yang mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan dengan cara meningkatkan profesionalisme peserta didik di bidang Ujian Nasional.

Adapun sasaran program ini adalah guna meningkatkan kualitas lulusan melalui peningkatan SDM yang mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan dengan cara meningkatkan profesionalisme peserta didik di bidang Ujian Nasional.

https://un.kemdikbud.go.id/

SOSIALISASI PROGRAM KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

MADIUN – Kegiatan sosialiasi program kerja Dinas Pendidikan Kota Madiun tahun 2019 dilaksanakan pada hari Kamis, (28/2), bertempat di Gedung Adiwiyata Dinas Pendidikan Kota Madiun Jl. Mastrip No. 21 Madiun.

Tujuan sosialisasi program kerja adalah menginformasikan program kerja Dinas Pendidikan pada Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan serta stakeholder yaitu PGRI dan Dewan Pendidikan.

Sehingga kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan tidak mengganggu jadwal kegiatan belajar mengajar di sekolah dan tidak bersamaan dengan kegiatan di OPD yang lain, yang sasarannya adalah siswa dan guru.

Hal ini juga memberikan manfaat untuk kesepahaman serta mencapai kesepakatan dan kerja sama erat saling bantu membantu.

Garis Besar SIRUP

PENJELASAN TENTANG RUP PADA
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP)

  1. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
    SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.
    SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
    SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam meng-akses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.
    Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup.
    Aplikasi dan Database SIRUP ter-cetralized pada satu server milik LKPP.
    Pengelolaan Aplikasi SIRUP ter-decentralized pada masing-masing KLPD.
  2. RUP
    RUP adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan KLPD, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
    RUP adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh KLPD sendiri dan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar KLPD secara pembiayaan bersama (co-financing).
    RUP disusun dan ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran).
    RUP tersebut paling kurang berisi: Nama dan Alamat PA; Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; lokasi pekerjaan; perkiraan besaran biaya.
    RUP mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD.
    Jika RUP telah diumumkan dan terjadi perubahan pada saat DIPA/DPA disahkan maka RUP yang telah diumumkan dapat dilakukan perubahan/perbaikan (edit paket-paket melalui penyedia dan kegiatan swakelola).
    Paling lambat RUP diumumkan pada pada awal bulan Januari .
  3. PEMAKETAN
    Pemaketan adalah penyusunan/penetapan kegiatan pekerjaan yang akan dilaksanakan baik melalui penyedia maupun dengan swakelola oleh Pengguna Anggaran (PA).
    PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran KLPD.
    Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
    Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:
    menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
    menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
    memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
    menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
  4. KEGIATAN SWAKELOLA
    Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh KLPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Kegiatan Swakelola yang diumumkan pada bagian Swakelola di SiRUP merupakan kelompok kegiatan yang dapat terdiri dari (sebagian atau semua item di bawah ini):

honor tim;
belanja ATK;
belanja bahan komputer;
konsumsi rapat;
biaya perjalanan dinas;
sewa hotel;
biaya operasional kendaraan dinas;
biaya langganan dan daya (listrik, air, dan telepon).

Contoh : Suatu kegiatan dalam DPA dengan judul kegiatan : Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor. Total anggaran : Rp876.800.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) Rincian biaya dan uraian kegiatannya meliputi sebagai berikut:

honor Tim = Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah);
belanja ATK = Rp21.500.000,00 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
belanja bahan komputer = Rp32.500.000,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
konsumsi rapat = Rp17.800.000,00 (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
Pembelian Lemari Arsip = Rp185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);
Perjalanan dinas dalam negeri = Rp235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
Biaya operasional kendaraan dinas = Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)

Contoh kegiatan dalam DPA tersebut di atas dapat dipecah menjadi dua, yaitu : yang dilaksanakan secara Swakelola dan melalui Penyedia.
Kegiatan Swakelola dengan Judul : Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, total pagu kegiatan sebesar Rp691.800.000,00 (Enam ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
Rincian biaya dan uraian kegiatannya:
honor Tim = Rp85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah);
belanja ATK = Rp21.500.000,00 (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
belanja bahan komputer = Rp32.500.000,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
konsumsi rapat = Rp17.800.000,00 (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
Perjalanan dinas dalam negeri = Rp235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
Biaya operasional kendaraan dinas = Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
Melalui Penyedia :
Judul Kegiatan : Operasional dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Nama Paket Kegiatan : Pembelian Lemari Arsip
Total pagu : Rp185.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah)

  1. PAKET PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
    Paket kegiatan yang membutuhkan penyedia dalam pelaksanaannya diumumkan pada bagian Penyedia.
    Paket-paket dimaksud adalah paket yang nilainya diatas Rp50 juta untuk Barang, Konstruksi, dan Jasa Lainnya.
    Paket konsultansi yang diumumkan di bagian penyedian adalah dengan nilai pagu setiap paketnya di atas Rp10 juta.
    Termasuk paket pengadaan Barang, Konstruksi dan Jasa Lainnya yang menggunakan SPK walaupun nilainya dibawah Rp50 Juta.
    Paket-paket pekerjaan untuk sewa hotel dengan nilai sampai dengan Rp50 juta rupiah cukup digabungkan dalam Kegiatan Swakelola. Sedangkan untuk paket sewa hotel dengan nilail diatas Rp50 juta dikeluarkan dari Kegiatan Swakelola dan diumumkan pada bagian penyedia.

Contoh paket pekerjaan yang diumumkan pada bagian Penyedia:
Judul Kegiatan: Peningkatan Lingkungan dan Bangunan Kantor
Nama Paket Pekerjaan: Pembangunan saluran drainase kantor
Total pagu anggaran Rp35.000.000,00;
(pelaksanaan paket pekerjaan ini menggunakan SPK).
Judul Kegiatan: Operasional rutin kantor
Nama Paket Pekerjaan: Pengadaan ATK rutin kantor
Total pagu anggaran Rp150.000.000,00
(pelaksanaan paket pekerjaan ini menggunakan SPK dan metoda Pengadaan Langsung).
Judul Kegiatan: Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten
Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkungan Sesi I
Total pagu anggaran Rp2.150.000.000,00 (Dua miliar seratur lima puluh juta rupiah)
(pelaksanaan paket pekerjaan ini menggunakan Kontrak dan metoda Pemilihan Langsung).
Judul Kegiatan: Seminar Nasional Peningkatan Penanggulangan Narkoba
Nama Paket Pekerjaan: Sewa hotel tempat pelaksanaan Seminar
Total pagu anggaran Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)
(pelaksanaan paket pekerjaan ini menggunakan kontrak dan metoda Penunjukkan Langsung).

Search Google File PDF :

Tata cara penggunaan aplikasi sirup versi 2.3_6+SKDEPUTI

https://rup.lkpp.go.id/sirup/ro/berita/39